Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » Hukum & Kriminal » Ketua Umum Java Corruption Watch, Menunjukan Kartu Keluarga Yang Dikeluarkan Dispendukcapil Sidoarjo Oleh Oknum Honorer Satpol PP, Demi WIL

Ketua Umum Java Corruption Watch, Menunjukan Kartu Keluarga Yang Dikeluarkan Dispendukcapil Sidoarjo Oleh Oknum Honorer Satpol PP, Demi WIL

(39 Views) November 7, 2021 5:44 pm | Published by | No comment

Sidoarjo – SuaraJakarta.News Ketua umum Java Corruption Watch (JCW), Sidoarjo, membeberkan fakta dilapangan, tentang aturan kemendagri, yang memudahkan identitas bisa dirubah tanpa ada surat dari kepala desa(lurah) dan camat.
Ini dimanfaatkan oleh oknum Satpol PP, untuk merubah status identitasnya.
Yang akhirnya merugikan istri dan anak sahnya.

Oknum honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Kabupaten Sidoarjo, yang bertugas di Kecamatan Jabon. Diketahui berinisial RFF tega merubah Kartu Keluarga (KK), tanpa sepengetahuan istri EAP . Padahal mereka adalah masih pasangan suami istri yang sah (belum cerai), dan dikaruniai seorang anak.

Parahnya lagi di Kartu Keluarga (KK) tersebut, yang dikeluarkan Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo. Nama bersangkutan hanya tercantum dirinya sendiri sebagai kepala keluarga (kepala rumah tangga), sedangkan KK lainnya hanya atas nama Ibu dan anak.

Sontak pihak keluarga perempuan itu, merasa dirugikan atas prilaku RFF tersebut tidak terima dan mendatangi kantor balai desa Permisan untuk minta pertanggung jawaban.

” Sejak peristiwa itu anak dan cucu sebelumnya bertempat tinggal di Desa Permisan, saya minta untuk pindah ke wilayah Kecamatan Porong. Kasihan anak dan cucunya. Setiap malam ditinggal terus sama suaminya dengan alasan tidak jelas. Memang sudah lama bersangkutan tidak pulang kerumah, dan tidak tahu kemana “, ungkap nara sumber yang namanya tidak mau di sebutkan.

Sementara Kepala Desa Permisan Mudjito, melalui Sekretaris Desa M. Nailul Authon membenarkan bahwa orang tua dari istri ini, pernah mendatangi kantor balai desa untuk mempertanyakan hal ini. ” Intinya kami selaku aparatur Desa Permisan, tidak pernah mengeluarkan surat atas nama pemohon untuk memecah KK”, ujarnya.

Sepengetahuan kami, M. Nailul Authon tersebut.
Jika pemohon pengajuan surat lainya, apalagi memecah kartu keluarga (KK), itu harus disertai dasar yang jelas atau berkas yang ada lampiran untuk pendukungnya. Contohnya ketika pemohon itu cerai dari pasangan suami istri, dan untuk merubah atau membuat Kartu Keluarga baru harus disertai surat Akta Cerai dari Pengadilan Agama, tambahnya.

Soal maksud dan tujuan untuk pisah Kartu Keluarga (KK), atau pisah dari istrinya pihak Pemerintah Desa Permisan tidak tahu. Karena proses surat menyuratnya, tidak melalui kantor Desa Permisan, katanya.

Menurut Camat Jabon
Mokhamad Aziz Muslim saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menjelaskan persoalan tersebut menurut aturan boleh. Hal itupun sudah dikonfirmasi oleh Dispenduk Kabupaten Sidoarjo, dan belum lama dua orang pejabat Dispenduk ke kantor Kecamatan Jabon, ucapnya.

 

Ada Permendagrinya, saya lupa nomornya ucapnya pada media.
Memperbolehkan suami atau isteri pisah Kartu Keluarga (KK)
asal tidak merubah elemen data (Tanggal Lahir, Status Dsb),
Silahkan browsing. Meskipun orang itu masih sah suami istri. Lebih jelas bisa konfirmasi ke Dispendukcapil, asal tidak merubah data menjadi duda “, jelasnya.

Sementara Ketua Umum Java Corruption Watch (JCW) Sigit Imam Basuki ST mengatakan dirinya sangat menyayangkan atas prilaku oknum tersebut. Karena tidak ada alasan, tujuan yang jelas, dan mendasar telah membuat KK baru (pisah KK dari induk) tanpa sepengetahuan istri sah. Dan tercatat nama hanya satu orang, sebagai kepala rumah tangga, terangnya.

Dijelaskan Sigit Imam Basuki ST, Minggu (07/11/2021). Menurut UU RI nomor 24 th 2013, tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan, telah memberikan pemahaman bahwa Kartu Keluarga merupakan Identitas keluarga yang memuat susunan hubungan dan jumlah anggota keluarga. Merupakan dokumen wajib yang dimiliki setiap keluarga.

Lanjut Sigit Imam Basuki ST, bilamana ada suami istri sah yang mengajukan pisah KK harus dipertanyakan alasannya. Tetap tidak diperbolehkan kecuali suami istri tersebut, sudah terjadi perceraian dan dibuktikan dengan Surat Cerai dari Pengadilan, pungkasnya.

(sib/mustakim)

Categorised in: ,

No comment for Ketua Umum Java Corruption Watch, Menunjukan Kartu Keluarga Yang Dikeluarkan Dispendukcapil Sidoarjo Oleh Oknum Honorer Satpol PP, Demi WIL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *